Mendorong Kemandirian Ekonomi secara Digital dan Syariah

Mendorong Kemandirian Ekonomi secara Digital dan Syariah

- in Berita LDII
28
0

UMKMLoknas2019

Jakarta (9/10). LDII memiliki komitmen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di era 4.0. Bersama Kementerian Koperasi UMKM, upaya itu diwujudkan dalam Lokarya Nasional Digital Ekonomi yang dihelat DPP LDII di Kantor DPP LDII, Patal Senayan.

Era Industri 4.0 sudah tidak dapat dihindari. Ini disampaikan oleh Narsun Siregar, Deputi Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM). Ia menjadi pemateri pada Lokakarya Nasional Ekonomi Digital. Menurutnya, masyarakat sekarang perlu memiliki pola pikir wirausaha dengan memanfaatkan pertumbuhan digital.

Untuk itu, Kementerian KUMKM fokus pada pemberdayaan masyarakat, apalagi sekitar 63 juta pelaku usaha adalah Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Hal ini pun tidak terlepas dari permasalahan dasar UMKM, terutama sisi produksi, pemasaran, dan modal. Perlu ada regulasi, norma, tenaga terampil, lembaga penunjang usaha, dan faktor lainnya.

“Ketika UMKM dibantu untuk pemasaran di era digital dan e-commerce, kadang-kadang UMKM kita ada keterbatasan. Ketika yang diminta besar, UMKM menurunkan kualitas dan tidak mampu menyiapkan barang atau jasa sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Maka UMKM memerlukan pendampingan untuk memproduksi barang berkualitas. Kementerian KUMKM mendorong LDII membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Hal itu bisa terwujud dengan membentuk koperasi, BMT, atau market place.

“Saya menginisiasi supaya lembaga seperti ini membentuk bisnis BMT atau market place untuk anggota agar bisa memasarkan lewat koperasinya. LDII anggotanya banyak dan luas, ada potensi yang besar. Saya harap LDII bisa melakukan ekspansi bisnis yang sangat luas, mulai retail sampai agribisnis,” ujarnya.

Menurut Nasrun Siregar, LDII memiliki potensi yang besar apalagi memanfaatkan teknologi. Jika LDII punya startup yang anggota sangat luas, maka keuntungannya tidak keluar mengalir ke asing. Agar gerakan ekonomi umat berjalan, pemerintah mendorong unicorn baru yang berbasis komunitas. LDII tepat untuk itu.

“Kami punya anggaran dan kesempatan pelatihan wirausaha berbasis sosial dan digital, mungkin ini bisa disinergikan dengan LDII. Ada peluang untuk pengembangan ekonomi umat berbasis digital,” ujarnya.

Ketua DPP LDII Ardhito Bhinadi turut mengapresiasi langkah Nasrun Siregar mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Ketika krisis ekonomi tahun 1998, warga LDII jatuh bangun bertahan dengan kemandirian ekonomi komunitas. Dari krisis ekonomi itu, LDII mengembangkan dan menumumbuhkan Usaha Bersama atau UB yang dibangun dari sekelompok masyarakat yang menjual sembako murah.

Pada perkembangan selanjutnya, LDII membentuk Bisnis Lembaga Keuangan Syariah untuk menyelamatkan keuangan dari riba berupa Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Perbedaan BMT dan Bank Syariah, BMT merupakan perantara keuangan masyarakat juga perantara sosial sedangkan Bank Syariah perantara keuangan masyarakat.

“Kita membangun strategi ekonomi syariah untuk menguatkan tiga pilar ekonomi LDII, yaitu membangun SDM Syariah untuk pengembangan Ekonomi Syariah, Halal Industry Supply Chain, dan pengembangan Pikub. Kalau ini bisa terwujud maka dapat meningkatkan sumber daya manusia yang syariah, dapat meningkatkan pemahaman hukum-hukum halalan toyyiban,” ujar Ardhito Bhinadi.(khoir/lines)

Sumber

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *